Beritesambas.com – Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sambas Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sambas, Senin (1/9/2025).
Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan sembilan poin tuntutan mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas.
Aksi yang dimulai sejak siang hari ini disambut baik oleh perwakilan pemerintah daerah. Namun, Aliansi Sambas Bergerak menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal setiap tuntutan hingga benar-benar diwujudkan.
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Sambas, Muhammad Farhan, yang juga merupakan bagian dari aliansi, menyampaikan sembilan tuntutan yang menjadi fokus perjuangan mereka. Tuntutan ini mencakup berbagai isu, mulai dari kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, hingga transparansi anggaran.
Berikut adalah sembilan poin tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Sambas Bergerak:
1. Menolak kenaikan tunjangan gaji DPR
2. Mengecam seluruh aparat kepolisian atas tindakan brutal dan represif yang bertentangan dengan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayoman, dan pelayanan masyarakat (UU No. 2 Tahun 2022)
3. Mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset
4. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Sambas
5. menuntut Pemerintah Daerah agar memberikan atensi kesejahteraan terhadap tenaga honorer dan guru honorer di Kabupaten Sambas
6. Mendesak pemerintah daerah segera membentuk KPPAD
7. Meminta kejelasan terhadap aktivitas PETI yang meresahkan masyarakat
8. Menuntut penjelasan Pajak Bangunan dan Bumi (PBB) di Kabupaten Sambas
9. Evaluasi menyeluruh Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sambas yang mencapai 28 persen dari APBD Kabupaten Sambas.
Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa tanggapan dari pemerintah daerah sudah cukup baik, terutama terkait poin kesejahteraan tenaga honorer. Namun, ia menegaskan bahwa aliansi masih merasa belum puas.
"Kami tidak perlu banyak bicara, kami butuh tindakan, bukti nyata terhadap tuntutan ini," tegas Farhan.
Ia menambahkan, dari sembilan poin tuntutan, empat poin menjadi prioritas utama. Keempat poin tersebut adalah permasalahan PETI, kesejahteraan guru honorer, evaluasi Pokir DPRD yang mencapai 28% dari APBD, dan pemerataan infrastruktur.
Untuk menunjukkan keseriusan mereka, Aliansi Sambas Bergerak memberikan waktu 7x24 jam kepada Pemkab dan DPRD Sambas untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Jika tidak ada respons yang konkret dalam batas waktu yang ditentukan, Farhan mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar.
"Perjuangan ini tidak hanya sampai di sini. Kami akan terus mengawalnya agar setiap poin tuntutan kami dapat diindahkan dan dijalankan sesuai hak-hak masyarakat Kabupaten Sambas," tutup Farhan. (Red)