Beritesambas.com - Prosedur layanan rujukan kesehatan di Puskesmas Tekarang, Kabupaten Sambas, menjadi sorotan setelah beredar rangkaian unggahan Instagram Story yang menarasikan dugaan lambannya penanganan terhadap seorang pasien hingga akhirnya meninggal dunia.

Unggahan yang beredar pada Jum'at (23/1/2026) tersebut menampilkan dokumentasi suasana lorong di Puskesmas Tekarang, disertai teks berisi kekecewaan pihak keluarga terhadap proses rujukan yang dinilai memakan waktu lama. Tidak terdapat foto maupun video yang memperlihatkan kondisi pasien secara langsung.

Dalam unggahan tersebut, keluarga pasien menyebut telah meminta agar pasien segera dirujuk ke rumah sakit. Namun rujukan disebut belum dapat dilakukan karena masih menunggu konfirmasi dari rumah sakit tujuan sesuai prosedur yang berlaku.

“Sampai pasien sudah hilang kesadaran pun masih belum ada tindakan supaya langsung dibawa,” tulis di salah satu unggahan.

Unggahan lain mempertanyakan alasan penundaan rujukan di tengah kondisi pasien yang disebut semakin kritis.

“Kalau udah seperti itok nak nunggu konfirmasi seperti ape agek. Nak prosedur seperti ape agek,” tulis unggahan lainnya.

Dalam penjelasan lanjutan yang diunggah, disebutkan bahwa rujukan harus menunggu kepastian ketersediaan ruang rawat di rumah sakit tujuan serta mengikuti prosedur pasien BPJS, termasuk penggunaan ambulans. Keluarga menyebut pasien tidak memungkinkan dibawa menggunakan kendaraan pribadi karena masih bergantung pada suplai oksigen.

“Pasien bergantung kepada oksigen, jadi tidak bisa dibawa pakai mobil pribadi,” tulis unggahan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima, pasien dalam peristiwa tersebut meninggal dunia. Namun unggahan Instagram Story yang beredar tidak menampilkan keterangan rinci mengenai waktu maupun penyebab medis meninggalnya pasien.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Puskesmas Tekarang maupun instansi kesehatan terkait mengenai kronologi medis dan prosedur rujukan yang diterapkan dalam kasus tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.(adm)