Beritesambas.com - Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah (BKPSDMAD) Kabupaten Sambas belum memberikan tanggapan resmi terkait nasib ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Sambas.
Ketiadaan tanggapan ini menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Jurnalis beritesambas.com telah berupaya mengonfirmasi informasi ini kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas.
Jurnalis kami mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp pada Jumat, 29 Agustus 2025, untuk meminta klarifikasi mengenai isu yang beredar. Namun, pesan tersebut tidak mendapatkan balasan. Upaya kembali dilakukan pada Sabtu, 30 Agustus 2025, dengan menghubungi Plt. BKPSDMAD, tetapi hasilnya tetap nihil.
Kondisi ini mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua I DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo. Dikutip dari insidepontianak.com, Figo menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para honorer.
“Sejujurnya kita sangat bergantung pada kawan-kawan honorer. Mereka adalah tulang punggung pelayanan masyarakat,” katanya, Kamis (28/8/2025).
Figo menjelaskan, sebetulnya ada harapan bagi para honorer setelah terbitnya Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Aturan itu mengharuskan pemerintah daerah mengusulkan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN, meski tidak lulus seleksi CPNS atau PPPK 2024, untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, status mereka bisa ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu.
Namun, menurut Figo, hingga batas akhir pengusulan, Pemkab Sambas belum juga mengajukan nama-nama honorer tersebut.
“Ini sangat disayangkan. Instruksi sudah jelas melalui BKN, tapi Pemkab tidak mengusulkan. Kita tidak tahu alasannya, dan sekarang waktunya sudah habis,” ujar Figo.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer dan masyarakat Sambas. Isu ini menjadi perhatian serius mengingat ribuan keluarga di Kabupaten Sambas bergantung pada pekerjaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BKPSDMAD yang dapat memberikan kejelasan terkait nasib para honorer. (Red)