Beritesambas.com - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima audiensi dari Serikat Buruh Kalimantan Barat di Kantor Gubernur, Rabu (29/04/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para buruh untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah poin penting disampaikan oleh pihak serikat buruh, mulai dari jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, hingga pentingnya menghidupkan kembali dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja, termasuk melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan ini kami sudah bekerja sama dengan BPJS untuk lebih mempermudah agar tenaga kerja bisa diasuransikan melalui program tersebut. Kami juga meminta perusahaan agar ikut andil dalam memberikan perlindungan kepada pekerja,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk membantu tenaga kerja rentan. “BPJS Ketenagakerjaan juga sudah kami anggarkan dalam APBD untuk membantu tenaga kerja rentan. Alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar untuk membantu kurang lebih 30 ribu orang,” jelasnya.
Selain itu, Ria Norsan menyambut baik usulan untuk menghidupkan kembali dialog tripartit sebagai sarana penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. “Yang disampaikan kepada saya terkait dialog tripartit untuk dihidupkan kembali, ini merupakan masukan yang sangat baik. Dialog ini penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bekerja sama dengan serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Kalimantan Barat. “Sebagai pemerintah daerah, kami siap bekerja sama dan membantu serikat buruh Kalimantan Barat untuk bersama-sama memperjuangkan nasib para buruh di daerah ini,” tegasnya.
Bahkan, Ria Norsan membuka ruang komunikasi yang lebih fleksibel, tidak hanya dalam forum formal, tetapi juga melalui diskusi santai. “Jika ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya selaku pengambil kebijakan, insyaallah saya siap kapan pun. Silakan disampaikan melalui surat, bisa juga lewat kepala dinas. Bahkan di waktu santai pun kita bisa berdiskusi, misalnya sambil ngopi, ngobrol tentang nasib pekerja kita. Saya siap jika ada waktu,” tutupnya. (adm)